SatuNet.co,Jakarta – Kali ini ada sebuah Pembangunan dan pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BP-AKR di Jalan Raya Tanjung Barat, Jakarta Selatan, dekat kampus Tama Jagakarsa menuai protes .
Penolakan ini muncul setelah terungkap bahwa proses perizinan dan sosialisasi pembangunan diduga tidak melibatkan secara langsung warga yang akan terdampak keberadaan SPBU.
S alah seorang warga RT 014, Yolanda mengatakan dalam proses pembangunan SPBU yang dinilai tidak transparan.
Yolanda menduga adanya permainan antara pengurus lingkungan yang dikenal dengan Martini dan instansi terkait dalam penandatanganan perizinan, yang terkesan dipaksakan.
Amin di tanda tangani saja perintah atasan”, ungkapnya kepada wartawan .
Amin sebagai RT 014 akhirnya tanda tangan izin warga tersebut dikarenakan sudah didatangi untuk kedua kalinya untuk memperoleh izin dari lingkungan.
” Sumartini sudah bilang seperti itu, sudah perintah atasan,” tambahnya menceritakan kronologis dugaan adanya tekanan. Namun, ketika dikonfirmasi lebih lanjut, pihak yang dimaksud tidak bersedia mengungkapkan identitas atasan yang dimaksud.
Saat ini, SPBU tersebut telah beroperasi tanpa mengindahkan keberatan warga terdampak. Masyarakat menaruh harapan besar akan adanya dialog yang sempat didiskusikan antara warga dan pihak perusahaan. Selain itu, warga juga sangat berharap pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Jagakarsa, dapat memfasilitasi ruang mediasi antara warga terdampak dan pihak SPBU.
“Saya tergantung dari mereka saja, mereka mau enggak ngajak saya untuk berdialog? Karena mereka tahu maunya saya apa, tahu sekali bukannya tidak tahu. Intinya saya sudah sounding ke mereka mau apa pun juga itu. Sekarang kalau mereka terima tidak terima ya diomongin dong,” ujar Yolanda.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SPBU BP-AKR belum memberikan keterangan resmi terkait penolakan ini.
Warga yang terdampak mendesak pemerintah daerah untuk segera meninjau ulang proses perizinan SPBU tersebut dan mengutamakan kepentingan serta keselamatan warga sekitar.
