SatuNet.co,Depok – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Depok menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan Pemerintah Kota Depok dalam masa transisi APBD 2025.
Kota Depok saat ini berusia 26 tahun. Kota Depok resmi menjadi kota pada tanggal 27 April 1999. Jadi, pada tanggal 27 April 2025, Kota Depok akan merayakan ulang tahun ke-26
H. Bambang Sutopo Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, mengakui di umur ke-26 tahun, Kota Depok memang sudah berkembang pesat, tapi tentu masih ada beberapa hal penting yang bisa terus dibenahi bersama.
Juru bicara Fraksi PKS, H. Bambang Sutopo , mengapresiasi capaian Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024, namun menegaskan ada tiga kebijakan strategis Pemkot yang dinilai bermasalah dan berpotensi memicu gejolak sosial.
Adapun tiga kebijakan strategis Pemkot Depok yang dinilai berpotensi memicu gejolak sosial yakni, Fraksi PKS menyoroti rencana penghapusan anggaran pembangunan Masjid di Jalan Margonda senilai Rp20 miliar yang dialihkan untuk pembangunan sekolah inklusi.
Kebijakan ini dinilai tidak partisipatif dan bertentangan dengan aspirasi masyarakat, sudah menjadi kebutuhan masyarakat Depok, khususnya yang selalu kesulitan untuk mencari tempat ibadah di wilayah Margonda.
Terkait Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG), Fraksi PKS mendukung prinsip pemerataan pendidikan, namun menilai pelaksanaannya prematur. Banyak sekolah swasta peserta program mengeluhkan minimnya siswa dan ketidaksiapan teknis.
Fraksi PKS mengecam wacana penghapusan program santunan kematian bagi warga tidak mampu. Program ini dianggap sebagai bentuk nyata empati dan kehadiran negara di saat duka.
“Kalau benar dihapus, Pemkot harus menjelaskan penggantinya. Jangan biarkan warga kecil kehilangan perlindungan sosial,” tegasnya.
“Pasalnya, perihal dihapusnya program pembangunan Masjid di eks lahan SDN Pondok Cina 1. Bahkan, Bantuan Sosial Santunan Kematian (Bansos Sankem), pun juga dihapus oleh Wali Kota Depok. Jadi, diingatkan bahayanya merubah-rubah program tersebut,” ujarnya.
Bambang menyebutkan, bahwa pembangunan Masjid Agung di Margonda dan bantuan (Santunan Kematian) Sankem sangat dirasakan sekali manfaatnya bagi masyarakat Depok. “Maka, dirinya khawatir kebijakan Wali Kota yang terkesan buru-buru itu dan tanpa perhitungan yang matang justru akan menjadi rekam jejak yang tidak baik bagi Wali sendiri,”.
Menurut Bambang, bahwa kalau politik bisa berubah, teman koalisi bisa berganti tapi, jangan membatalkan Masjid yang sudah menjadi keputusan saat itu, apalagi Masjid ya, kan ga enak nanti kalau dicap atau dikenang Walikota yang membatalkan Masjid, kan ga asik gitu ya. “Untuk itu, dilakukan saja dulu pembangunan Masjid, karena anggarannya sudah jelas, lahannya sudah ada, tinggal bangun, apa susahnya?” tutur Bambang.
Bambang menjelaskan, jika perpindahan pembangunan Masjid Agung itu dilakukan maka akan berdampak distrust ke Walikota, karena dia dulu (Sekretaris Daerah) yang mengawal prioritas anggaran itu dan dia sendiri yang membatalkannya.
“Masyarakat pasti kecewa atas harapannya punya Masjid Agung ditengah Margonda, kan jadi ikon ya karena memang belum ada Masjid Agung di Margonda, dan anggaran Rp 20 miliar sudah ada,” jelas Bambang.
Ia juga khawatir, nanti akan dikenang secara personal beliau pribadi yang mengeser Masjid, kan repot. Perihal seperti ini kan jadi viral, makanya saya minta Walikota hati-hati, ini akan menjadi rekam jejak digital yang terus ada. “Lebih-lebih kalau keluarganya baca, oh Pak Supian Suri dikenal yang membatalkan Masjid, Masya Allah,” imbuh Bambang.
Diakuinya, bahwa dikonfirmasi, lahan untuk perpindahan Masjid Agung itu hingga saat ini belum ada. Bahkan, anggaran untuk menggeser pembangunannya juga belum ada, karena memang harus dibicarakan terlebih dahulu di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok.
“Tapi kalau ada wacana membangun lagi, toh itu kan belum jelas. Ya ada rencana di Jalan Juanda tapi lahannya belum ada, dananya belum ada, secara prioritas, lebih prioritas yang mana, kan gitu. Jangan juga dihilangkan tapi dibangun dulu. Kalau Rumah Didik Anak Istimewah itu kan bisa dianggarkan, dan kita bisa bicara lebih panjang, ya di 2026 lah,” kata Bambang.
Diharapkan, pembangunan Masjid Agung yang sudah dianggarkan Rp 20 miliar itu terus dilakukan. Hal itu dikarenakan sudah menjadi kebutuhan masyarakat Depok yang selalu kesulitan mencari tempat ibadah di Margonda.
“Ini kan sudah jadi Perda, konsekuensi hukumnya tentu tidak bisa tiba-tiba, harus bicara lagi, harus diputuskan, kan gitu ya. Menurut saya payungin hukum dulu keinginan prioritas Walikota dengan RPJMD.
Dan mungkin lebih enaknya, ya bahasa kita lebih nyamannya nanti lah di 2026 sahnya APBD murni ya yang sudah diharapkan. Beliau kan seorang Sekda dulu pasti tau kenapa dimunculkan mata anggaran itu. Selalu alasannya kan prioritas, prioritas yang mana? Lah dulu juga kan diprioritas, seharusnya kan dikerjakan bukan malah tiba-tiba dipindah,” papar Bambang.
Ditambahkannya, bahwa bantuan Sankem masih sangat dibutuhkan masyarakat Depok ditengah ekonomi keluarga yang terguncang karena kehilangan sanak saudaranya.
“Jadi, Sankem itu masih dibutuhkan masyarakat, janganlah untuk saat ini dihentikan atau digeser. Ngeri-ngeri ini Pak Wali soal mengeser Masjid Agung, menghetikan bantuan Sankem. Jadi, Sankem harus tetap ada dengan cara menambah anggaran.
Ya kan bicara anggaran, Rp 4,3 triliun APBD Depok, anggarankan bisa di negoitable. Sankem itu sangat bermanfaat untuk masyarakat karena sudah hampir 20 tahun dijalankan,” pungkasnya.
Bambang juga menegaskan, bahwa perkiraan akhir bulan Juli ini Banggar akan membahas terkait perpindahan pembangunan Masjid Agung dan mengenai bantuan Sankem yang menyentuh perubahan APBD.
“Jadi atau ga nya Masjid digusur? Kemudian jadi atau ga nya Sankem hilang? Mungkin pengesahannya awal bulan Agustus. Mari sama-sama saling mendengar, jangan sepihak. Bahwa kota ini juga punya dua, ada legislatif dan eksekutif, mari saling mendegar juga. Jangan juga ‘kemauan pribadi’ dalam bungkus prioritas gitu loh,” tutup Politisi PKS Depok .
