SatuNet.co,Depok – Fraksi PKS, Ade Firmansyah atau yang akrab disapa AdeF, menilai alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC) Kota Depok masih sangat minim.
Menurut AdeF, Ketua DPRD Kota Depok bahkan telah kembali melayangkan surat resmi kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk memastikan keinginan UHC Depok pada tahun anggaran 2026.
Langkah serupa sebelumnya juga pernah dilakukan DPRD Depok dengan mengirimkan surat Pejabat kepada (Pj) Gubernur Jawa Barat saat itu, Bey Machmudin.
“Seperti yang kita ketahui, anggaran APBD Provinsi tahun 2025 hanya sekitar 1,7 persen saja untuk membantu program UHC Kota Depok. Padahal,anggaran APBD Provinsi tahun 2025 hanya sekitar 1,7 persen saja untuk membantu program UHC Kota Depok. ,” ungkap AdeF, Selasa (2/9/2025).
Masih kata Adef menegaskan, UHC Depok telah memberikan dampak besar bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, khususnya bagi warga kurang mampu. Namun, minimnya dukungan anggaran dari Pemprov Jabar dinilai berpotensi tidak berlanjutnya program UHC Depok pada tahun 2026.
“Kami berharap provinsi dapat kembali mengalokasikan anggaran APBD-nya secara lebih proporsional untuk mendukung UHC Kota Depok pada tahun 2026, agar layanan kesehatan gratis ini tetap terjamin,” harap AdeF.
Meski surat resmi telah dikirimkan, AdeF mengaku hingga kini DPRD Depok belum menerima kabar terbaru dari Pemprov Jawa Barat. “Belum tahu, belum dapat kabar dari Pak Ketua,” ujarnya.
Program UHC Kota Depok sendiri resmi diluncurkan pada Desember 2023. Skema ini menjamin seluruh warga Depok dapat mengakses layanan kesehatan menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Apalagi bagi warga yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, cukup menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan.tutupnya
