SatuNet.co,Depok – Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ade Firmansyah, menjadikan Hari Guru sebagai momen refleksi kritis terhadap kebijakan pendidikan daerah, khususnya terkait program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) dan isu kesejahteraan guru honorer.
Ade Firmansyah yang menduduki Komisi D menegaskan peran sentral guru dalam mewujudkan pendidikan bermutu.
“Sebagai wakil rakyat yang mengurusi pendidikan, Hari Guru bukan sekadar perayaan, itu momen refleksi. Kita diingatkan bahwa guru adalah pilar utama yang mewujudkan hak konstitusional atas pendidikan yang bermutu,” ujar Adef.
Adef menambahkan , bahwa momen tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kebijakan, mendengarkan aspirasi, dan menegaskan komitmen legislatif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berkeadilan.
Ade Firmansyah menyoroti ,Terkait program RSSG yang menargetkan 5.000 kuota, rendahnya angka penyerapan pada tahun 2025.
“Program RSSG memang menargetkan 5.000 kuota, namun pada 2025 hanya terserap 2.700–2.900 siswa karena sebagian orang tua menilai beberapa sekolah belum layak. Hal ini justru menjadi peluang,” jelasnya.
Masih menurut Adef, kegagalan mencapai target ini menjadi peluang bagi Depok. Kekuatan percontohan keberhasilan di Depok dapat menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi masalah infrastruktur atau persepsi kualitas.
Ade Firmansyah memaparkan empat poin utama yang akan dimonitor secara ketat pada tahun 2026 untuk mengukur keberhasilan dan perbaikan kebijakan RSSG:
1. Kuantitas: Pencapaian kuota siswa (target lebih dari 4.500 siswa).
2. Infrastruktur: Jumlah sekolah yang sudah memenuhi standar layak (ruang kelas, sanitasi, laboratorium).
3. Keterlibatan Komunitas: Tingkat partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah.
4. Efisiensi Anggaran: Realisasi dana RSSG dengan output yang didapat (misalnya biaya per siswa).
Menurutnya, memantau poin-poin ini akan memberi data konkret untuk perbaikan kebijakan selanjutnya.
Isu kesejahteraan guru juga menjadi perhatian utama Fraksi PKS. Ade menyoroti kondisi guru honorer.
“Kesejahteraan guru masih menjadi tantangan utama, terutama bagi guru honorer yang sering menerima gaji di bawah UMR,” kata Ade Firmansyah.
Menanggapi hal ini, Fraksi PKS akan mengambil langkah nyata dalam usulan anggaran tahun 2026.
“Fraksi PKS dalam usulan tahun 2026 akan fokus pada pelayanan dasar dan pemenuhan janji Walikota Depok. Termasuk diantaranya mendorong peningkatan kesejahteraan guru terutama pada guru honor,” tutup.