SatuNet.co,Depok – KNPI adalah singkatan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia, sebuah organisasi kepemudaan non-formal di Indonesia yang berfungsi sebagai wadah berhimpun berbagai organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP).
Organisasi ini didirikan pada 23 Juli 1973 dengan tujuan utama untuk menyatukan dan mengembangkan potensi pemuda demi kemajuan bangsa, seperti meningkatkan keterampilan, patriotisme, dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
Katanya Pemuda Depok disuruh kompak, namun organisasi yang seharusnya menjadi teladan justru mempermalukan diri.
KNPI Depok terbelah menjadi dua kubu yang saling klaim kepemimpinan, menciptakan sebuah krisis teladan yang membuat geram berbagai pihak, termasuk DPRD dan tokoh hukum.
Konflik berkepanjangan ini membuat KNPI Depok tidak hanya kehilangan legitimasi, tetapi juga gagal menjalankan tugas utamanya mengonsolidasikan potensi pemuda.
Para ahli hukum tata negara bahkan menegaskan bahwa organisasi yang sibuk bertikai internal dan tidak becus mengurus “rumah” sendiri, tidak layak memimpin masa depan pemuda Depok.
Fenomena itu kembali mencuat dalam diskusi kepemudaan bertajuk “Depok Krisis Identitas” yang digelar Margonda Strategic Studies (MSS) di Kafe Interaksi Space, Kamis (13/11/2025).
Acara tersebut mempertemukan tokoh muda Depok Rabani Rajak, penulis Deny Wahyudi, dan Nurcholish Syahbani, yang dalam pamflet bahkan tampil sebagai Ketua KNPI Depok.
KNPI Depok sudah memiliki ketua resmi hasil Musda X Tahun 2025, yaitu Tommy Wibawa Mukti Sitorus, yang dipilih secara aklamasi dan disahkan oleh SK resmi KNPI Jawa Barat—dan diakui negara melalui SK Kemenkumham Nomor AHU-0001273.AH.01.08.Tahun 2022.
Tapi di lapangan, dua orang sekaligus mengaku sebagai ketua, dua acara sama-sama memakai atribut KNPI, dua pihak mengklaim legalitas.
Depok pun seperti memiliki dua KNPI—sebuah absurditas yang tidak pernah dibenarkan dalam hukum keorganisasian.
Bicara anak muda seharusnya satu kata dan satu bahasa, Jangan dibiasakan bikin tandingan hanya karena tidak sepaham.
Kalau saya berbeda pandangan dengan wali kota, masa saya harus buat wali kota tandingan?” tegas Hendrik (data 2018).
Hendrik , bahkan meminta Pemkot Depok untuk hanya mengakui dan mengakomodasi KNPI yang secara sah, yakni hasil Musda dan diakui pemerintah.
Oleh karenanya berdampak pada anggaran APBD, DPRD pun menahan diri karena anggaran tidak boleh digelontorkan ke organisasi yang kepengurusannya masih “sengketa”.
data dan informasi yang kami himpun, UU organisasi itu sangat jelas: Dualisme Itu Ilegal. Dualisme kepengurusan organisasi tidak pernah diakui dalam:
UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 21 ayat (2): Pendaftaran Ormas harus memuat susunan kepengurusan tunggal.
Pasal 25–26: Pemerintah hanya mengesahkan satu kepengurusan, tidak pernah dua.
Artinya, begitu ada dua kubu mengaku ketua, salah satunya otomatis tidak sah di mata hukum.
Dengan dasar ini, klaim sepihak dengan modal pamflet, jas KNPI, atau karangan bunga tidak memiliki legitimasi
KNPI Jawa Barat telah menegaskan bahwa Tommy Wibawa Mukti Sitorus adalah ketua sah KNPI Kota Depok.
Ia satu-satunya calon yang lolos verifikasi, dan Musda dihadiri Wakil Wali Kota Depok, pejabat Disporyata, serta unsur KNPI Jawa Barat.
Bahkan Kemenkumham hanya mengakui KNPI struktural di bawah Ryano Pandjaitan – Almanzo Bonara secara nasional.
Artinya, struktur Tommy adalah satu-satunya struktur yang diakui negara.
Ada yang Tetap Mengaku Ketua Meski legalitas telah jelas, Nurcholish Syahbani tetap mendeklarasikan diri sebagai “ketua” dalam berbagai kegiatan. Ia berkata dengan entengnya, itu bukan urusannya, yang sekarang mengakui sebagai Ketua DPD KNPI Depok.
“Soal dualisme itu bukan urusan saya. Saya sudah punya SK, tinggal pelantikan saja,” ujar pria yang akrab disapa Aban.
pernyataan ini tentu saja menambah kebingungan publik, karena hingga kini tak pernah ada bukti SK-nya untuk Aban dari KNPI yang sah, dan tidak ada pengakuan dari pemerintah maupun KNPI Jabar.
Publik yang saat ini juga sudah semakin cerdas dan tidak dapat dibodoh-bodohi lalu kembali dan selalu bertanya, SK dari mana? KNPI yang mana? Legalitas apa?
pemuda tentunya sangat berharap bahwa di Depok ini butuh KNPI yang solid, bukan KNPI yang sibuk berebut kursi. Adanya kisruh KNPI Depok harus segera dihentikan. Pemerintah, KNPI Jawa Barat, dan tokoh-tokoh pemuda harus berdiri tegak menegakkan aturan organisasi dan hukum negara.
Bukan hanya demi aturan, tapi demi masa depan pemuda Depok,” sebutnya.
Apabila dilihat dari permasalahan ini, satu hal paling memalukan dalam dunia organisasi yakni pemuda disuruh kompak, tapi pimpinannya malah sibuk membelah diri mementingkan kepentingannya sendiri.
Apabila KNPI Depok ingin dihormati, maka mereka harus mulai dari hal paling dasar yaitu menjadi organisasi yang benar dulu.Tutupnya.
