Pergantian pimpinan dalam sebuah institusi penegak hukum dapat berlangsung cepat. Nama baru diumumkan, pejabat bergeser melalui surat telegram, dan arah organisasi disampaikan dalam konferensi pers. Namun, ada satu hal yang tak bisa berubah secepat itu: kepercayaan masyarakat.
Kepercayaan tidak lahir dari instruksi. Ia terbentuk melalui pengalaman, penilaian, dan cara warga diperlakukan saat berhadapan dengan aparat. Karena itu, pergantian Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto perlu dibaca lebih jauh daripada sekadar pergantian pucuk komando atau penataan personel di tubuh Polri.
Publik menaruh harapan pada visi “Polisi Bersama Masyarakat”. Pesannya sederhana, tetapi mendasar: kewenangan yang diberikan negara harus dijalankan untuk menjawab kebutuhan warga. Polisi tidak cukup hadir sebagai pemegang kekuasaan hukum; kehadirannya mesti memberi rasa aman, perlindungan, dan kepastian bagi masyarakat.
Setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, Suyudi menyampaikan prioritas untuk memperkuat pelayanan publik, menegakkan hukum secara adil, mengonsolidasikan organisasi, dan mendekatkan polisi kepada masyarakat.
Dalam pemaparannya di DPR, ia juga mengemukakan agenda pembenahan kelembagaan, sumber daya manusia, pelayanan, penegakan hukum, pengawasan, serta akuntabilitas anggaran.
Rangkaian agenda itu menunjukkan bahwa tantangan Polri bukan semata-mata memastikan organisasi berjalan, melainkan memastikan cara kerjanya dapat diterima dan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.tutupnya.
