SatuNet.co,Depok – Ketua DPRD Depok Ade Supriyatna: usai Sidang Paripurna, Senin (02/11/2026) Persetujuan Ditarget Januari 2027,Defisit anggaran sebesar Rp600 miliar mewarnai sidang paripurna DPRD Kota Depok terkait pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (3/11/2026).
Wali Kota Depok Supian Suri menegaskan komitmennya untuk menutup defisit tersebut. Ia menyebut pemerintah akan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan skema pembiayaan lain agar APBD tetap sehat.
“Komitmen kami jelas, defisit sebesar Rp 600 miliar ini akan kami penuhi dan kami tutup dengan berbagai sumber. Pasti APBD kita aman dan program prioritas tetap berjalan,” ujar Supian Suri di hadapan sidang paripurna.
Supian Suri menambahkan, pihaknya telah menyiapkan proposal kerja sama dan optimalisasi potensi pendapatan untuk memastikan target tersebut tercapai.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna menyatakan apresiasinya atas komit men yang disampaikan langsung oleh Wali Kota.
“Kita mengapresiasi komitmen Pak Wali. Beliau sendiri yang mendekla rasikan tadi untuk tingkat persetujuan APBD bisa dicapai di Januari 2027. Kita juga mengapresiasi proposal untuk kerjasama yang ditawarkan,” kata Ade Supriyatna usai Sidang Paripurna Senin (02/11/2026).
Ade menjelaskan, DPRD mencatat beberapa pos anggaran besar yang perlu dikawal ketat. Pertama, pinjaman daerah untuk proyek Flyover Juanda yang nilainya mencapai Rp300 miliar.
“Flyover Juanda ini proyek strategis, nilainya besar Rp300 miliar. Kita harus pastikan skemanya tidak membebani APBD ke depan,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Ade, DPRD juga memberi perhatian pada tiga sektor vital, seperti penanganan sampah, kesehatan termasuk jaminan BPJS, dan pendidikan.
“Untuk sampah, kesehatan BPJS, juga pendidikan yang anggarannya sudah jelas dan akan keluar di triwulan pertama Januari 2027, ini harus jadi prioritas,” tegas Ade.
Dengan target persetujuan APBD pada Januari 2027, DPRD dan Pemkot Depok sepakat akan melakukan pembahasan intensif dalam waktu dekat agar APBD 2027 dapat disahkan tepat waktu dan berpihak pada masyarakat.
