Qonita Memastikan Penanganan Laporan Etik Tidak Akan Berlarut-Larut

Rudi Irwanto

 SatuNet.co,Depok – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Depok mulai memproses laporan dugaan pelanggaran kode etik yang menyeret anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Edi Masturo.

Aduan yang dilayangkan oleh LSM Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (KAPOK) menyoroti posisi rangkap jabatan anggota Komisi A tersebut yang dinilai berpotensi memicu konflik kepentingan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD.

Dalam berkas pengaduan yang diserahkan Ketua LSM KAPOK, Sandi Butarbutar, Edi Masturo dipersoalkan karena menjabat sebagai Ketua Pembina pada salah satu Kelompok Komunitas Percepatan Investasi di Kota Depok.

Posisi eksternal tersebut dinilai beririsan langsung dan bertentangan dengan kewenangannya sebagai anggota Komisi A DPRD Kota Depok, komisi yang secara struktural membidangi urusan pemerintahan, hukum, perizinan, serta ketertiban umum yang berkaitan erat dengan iklim investasi daerah.

Ketua BK DPRD Kota Depok, Qonita Lutfiyah menjelaskan bahwa pihaknya telah memanggil pelapor maupun terlapor  untuk menjalani sesi klarifikasi awal.

Pemanggilan tersebut, kata dia menjadi tahapan untuk memverifikasi materi aduan serta mengumpulkan alat bukti awal sebelum masuk ke tahap pengambilan keputusan.

“Hari ini memang ada agenda permintaan klarifikasi dari pihak pelapor dan juga terlapor ya. Setelah tahapan ini, kami akan menindaklanjutinya melalui rapat internal BK. Untuk saat ini, saya belum bisa menyampaikan kesimpulan apa pun,” ujar Qonita saat ditemui awak media di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu (18/11/2026).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menegaskan bahwa pihaknya (Badan Kehormatan) belum dapat menentukan ada atau tidaknya pelanggaran etik maupun aturan perundang-undangan dalam kasus ini. Menurutnya, proses pemeriksaan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sembari mendalami seluruh bukti yang diserahkan oleh kedua belah pihak.

“Semuanya masih dalam tahap investigasi dan pengumpulan barang bukti. Itulah alasan mengapa hari ini kami memanggil pelapor dan terlapor secara bergantian untuk dimintai keterangan secara objektif,” jelasnya.

Qonita memastikan bahwa penanganan laporan etik ini tidak akan berlarut-larut. Pihaknya menargetkan penyelesaian aduan tersebut secepat mungkin dengan tetap menyesuaikan agenda jadwal kegiatan para anggota BK lainnya.

“Pasti akan kami selesaikan secepatnya. Namun, kami juga harus menyesuaikan dengan jadwal kegiatan teman-teman dewan yang lain. Yang jelas, setiap laporan masyarakat yang masuk pasti kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Qonita.

Pasca pemeriksaan saksi dan pengumpulan berkas, BK DPRD Kota Depok dijadwalkan segera menggelar rapat internal tertutup. Rapat tersebut akan menjadi forum penentu status hukum etik Edi Masturo, apakah keterlibatannya dalam komunitas percepatan investasi tersebut masuk dalam kategori pelanggaran kode etik dewan atau sekadar kesalahpahaman administratif.

“Nanti setelah ini kami rapat internal untuk membahas langkah lanjutan, sekaligus menilai apakah aduan ini terbukti sebagai pelanggaran atau hanya kesalahpahaman,” pungkas Qonita.

Sementara itu, Edi Masturo memilih bungkam saat dimintai konfirmasi usai menjalani proses klarifikasi. Politisi Partai Gerindra tersebut menolak memberikan pernyataan maupun bantahan sedikit pun terkait dugaan benturan kepentingan yang ditujukan kepada dirinya. tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *