SatuNet.co,DEPOK – Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok menjadikan momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2026 sebagai ruang untuk mengampanyekan pola hidup sehat sekaligus menyuarakan pentingnya pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Puncak peringatan HKN 2026 tersebut berlangsung di Stadion Mini Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Kegiatan yang diikuti ratusan peserta itu diisi dengan senam pagi dan lomba jalan kaki tergopoh-gopoh.
Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terlaksana atas izin Disporyata melalui Dinas Kesehatan Kota Depok.
“Alhamdulillah, puncak acara HKN DKR diselenggarakan di Stadion Mini Sukatani, Tapos, atas izin Disporyata melalui Dinas Kesehatan Kota Depok,” ujar Roy kepada pers, Minggu (15/11/2026).
Dalam sambutannya, Roy mengajak masyarakat menjadikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai kebiasaan yang diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kesadaran menjaga kesehatan harus tumbuh dari individu, keluarga, hingga lingkungan masyarakat.
“Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk melaksanakan PHBS agar kita semua sehat,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Depok, dr. Juri Hendrajadi, MPH, yang hadir mewakili Wali Kota Depok.
Roy juga menekankan bahwa masyarakat yang sehat memiliki kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Sebab, semakin baik kondisi kesehatan masyarakat, semakin besar pula peluang pemerintah mengoptimalkan anggaran untuk berbagai sektor pembangunan lainnya.
“Inilah pentingnya kita menjaga kesehatan. Kalau masyarakatnya sehat, artinya dana kesehatan bisa digunakan untuk program lainnya,” jelasnya.
Pada momentum HKN 2026, DKR Kota Depok turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Depok, khususnya Wali Kota Depok, atas konsistensinya membantu masyarakat kurang mampu memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis.
Roy menilai komitmen pemerintah daerah dalam memberikan akses pelayanan kesehatan bagi kelompok masyarakat rentan perlu terus dipertahankan dan diperkuat, meskipun Kota Depok belum memperoleh predikat Universal Health Coverage (UHC).
“DKR mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Depok yang konsisten membantu masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, meskipun Kota Depok belum mendapatkan predikat UHC,” ungkapnya.
Namun, apresiasi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerataan akses kesehatan masih membutuhkan perhatian serius.
Menurut DKR, jaminan kesehatan tidak semestinya hanya dapat dinikmati masyarakat yang memiliki kemampuan finansial, tetapi harus menjadi hak seluruh warga negara.
Tidak hanya menyampaikan aspirasi di tingkat daerah, Roy juga membawa tuntutan kepada pemerintah pusat agar memberikan perhatian terhadap persoalan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang membebani masyarakat kurang mampu.
Ia meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kebijakan penghapusan atau pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan bagi peserta yang benar-benar tidak memiliki kemampuan ekonomi.
“Saya minta kepada Presiden Prabowo untuk menghapuskan tunggakan peserta BPJS Kesehatan atau diputihkan,” pungkas Roy.
Bagi DKR, persoalan tunggakan iuran tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh hak atas pelayanan kesehatan.
Kebijakan perlindungan kesehatan, menurutnya, harus mempertimbangkan kondisi sosial dan kemampuan ekonomi masyarakat.
Lebih jauh, Roy menyoroti pentingnya pencapaian Universal Health Coverage (UHC) sebagai salah satu indikator pemerataan perlindungan kesehatan.
UHC merupakan konsep cakupan kesehatan semesta yang memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial.
Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan UHC berkaitan erat dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
Secara umum, pencapaian UHC tidak cukup hanya dilihat dari jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan.
Aspek keaktifan kepesertaan, keterjangkauan layanan, kualitas pelayanan, serta perlindungan dari beban biaya kesehatan juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
Roy berpandangan bahwa negara perlu mengambil tanggung jawab lebih besar dalam memastikan pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah.
“Untuk apa bikin status UHC kalau rakyatnya tidak mampu bayar? Kalau iuran BPJS seluruh rakyat ditanggung pemerintah, otomatis akan tercapai Universal Health Coverage,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar rakyat yang wajib dipenuhi negara melalui kebijakan dan sistem perlindungan sosial yang berpihak kepada masyarakat.
“Kesehatan itu adalah hak rakyat yang harus dipenuhi oleh negara, bukan dijual seperti saat ini. Padahal negara mampu!” tegas Roy.
Melalui peringatan HKN 2026, DKR Kota Depok berharap kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat berjalan beriringan dengan penguatan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang adil, terjangkau, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
Bagi DKR, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata diukur dari capaian program maupun predikat administratif, melainkan dari sejauh mana setiap warga negara dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa dibatasi oleh kemampuan ekonominya.
