SatuNet.co,DEPOK — Upaya memperkuat kualitas demokrasi melalui jalur literasi politik terus didorong Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Depok, Qonita Luthfiyah. Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menghadirkan buku Perempuan dalam Sistem Politik Indonesia sebagai kontribusi intelektual guna meningkatkan kapasitas, kesadaran, dan daya tawar perempuan di panggung politik.
Karya ini lahir dari refleksi panjang atas kondisi keterwakilan perempuan yang dinilai masih kerap berhenti pada pemenuhan kuota. Qonita menegaskan, kehadiran perempuan di ruang kekuasaan harus disertai kompetensi, integritas, dan pemahaman mendalam mengenai sistem politik.
“Perempuan perlu memahami sistem politik secara komprehensif, mulai dari legislasi, fungsi pengawasan, hingga etika jabatan. Dengan begitu, perempuan tidak hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar menentukan arah kebijakan,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Ketua BK DPRD, Qonita memiliki pengalaman langsung dalam menjaga marwah, disiplin, dan etika anggota dewan. Perspektif praktis tersebut memperkaya isi bukunya, terutama dalam menegaskan bahwa demokrasi yang sehat bertumpu pada akuntabilitas, moralitas, serta keberpihakan pada kepentingan publik.
Dalam buku itu, ia mengulas struktur sistem politik Indonesia, peran partai dalam kaderisasi, hingga tantangan kultural yang masih dihadapi perempuan, seperti stereotip gender dan keterbatasan akses pendidikan politik. Menurutnya, literasi merupakan fondasi utama lahirnya kepemimpinan yang berintegritas dan responsif.
Qonita juga mengajak masyarakat membangun budaya membaca dan menulis sebagai gerakan kolektif. Baginya, literasi bukan sekadar aktivitas akademik, tetapi jalan membangun kesadaran kebangsaan.
“Gemar membaca dan menulis akan melahirkan pemimpin yang berpikir jernih dan bertindak bijak. Dari literasi tumbuh kesadaran, dan dari kesadaran lahir tanggung jawab,” tuturnya.
Qonita turut menekankan pentingnya keseimbangan peran perempuan di ruang publik dan keluarga. Menurutnya, harmoni antara tanggung jawab profesional dan domestik justru menjadi sumber kekuatan moral dalam kepemimpinan.
Qonita menilai perempuan memiliki pendekatan yang cenderung humanis, dialogis, dan solutif. Ketika kapasitas intelektual berpadu dengan empati, kebijakan publik diyakini akan lebih berpihak kepada kelompok rentan serta berorientasi jangka panjang.
sebagai calon pemimpin, ia juga menyoroti posisi strategis perempuan sebagai pemilih. Dengan jumlah yang dominan dalam daftar pemilih, perempuan dinilai memegang peran kunci dalam menentukan arah demokrasi.
“Jika perempuan melek politik, kebijakan yang lahir akan lebih berpihak pada rakyat. Literasi politik bukan hanya untuk yang ingin maju sebagai calon legislatif, tetapi untuk seluruh perempuan Indonesia,” tegasnya.
Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Depok, St. Binton Nadapdap, menilai inisiatif penulisan buku tersebut sebagai langkah strategis dalam membangun peradaban politik yang sehat dan berkeadilan gender.
Menurutnya, politik tidak boleh kehilangan empati dan perspektif keadilan. Perempuan harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekadar objek kebijakan.
Keduanya sepakat, demokrasi yang kokoh hanya dapat tumbuh melalui kepemimpinan inklusif yang menjunjung tinggi integritas dan etika. Melalui buku ini, diharapkan lahir generasi perempuan yang berani, berpengetahuan, dan memiliki komitmen kebangsaan kuat serta mampu menghadirkan kebijakan publik yang adil dan responsif bagi seluruh lapisan masyarakat.tutupnya.
