SatuNet.co,Depok – Acara Coffee Talk yang digelar DPD PKS Kota Depok bersama insan pers di sebuah Rumah Makan di kawasan jalan Akses UI Depok, Sabtu (9/5/2026).
Forum santai ini menjadi ruang dialog strategis, membahas isu Universal Health Coverage (UHC), perlindungan masyarakat miskin, hingga menjaga independensi pers.
Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Ade Firmansyah, menegaskan perjuangan PKS terkait pengembalian predikat UHC bukan sekadar kepentingan politik, melainkan bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat rentan.
Adef mengungkapkan, terdapat sekitar 216 ribu warga Depok yang kepesertaan KIS PBI-nya nonaktif. “Ini soal hak dasar masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Semua fraksi DPRD sepakat agar UHC segera dikembalikan,” ujarnya.
Adef menilai sistem berbasis bansos saat ini menyulitkan masyarakat miskin karena terbatas pada kelompok tertentu dan hanya bisa mengakses rumah sakit mitra Pemkot Depok. Berbeda dengan UHC yang memungkinkan warga mendapat layanan BPJS di seluruh Indonesia. Ia menambahkan, rekomendasi DPRD kini tinggal menunggu implementasi pemerintah daerah.
“Silakan ganti nama program, tapi jangan hilangkan manfaatnya untuk rakyat kecil,” tegasnya.
Politisi PKS ini melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan Pemerintah Kota Depok yang menghapus sejumlah program pro-rakyat.
Dia menyesalkan keputusan Pemkot yang dianggap abai terhadap masyarakat kecil.
“Program itu hanya Rp 1,8 miliar per tahun, langsung untuk rakyat, tapi tetap dihapus. Sungguh terlalu,” ujarnya.
Adef menyoroti penghapusan program kesehatan seperti UHC yang sebelumnya membantu warga miskin. Menurutnya, alasan efisiensi anggaran justru merugikan masyarakat bawah.
Dia bahkan membandingkan perlakuan pemerintah terhadap warga kaya dan miskin. “Kalau pejabat atau kiai meninggal, wali kota hadir bahkan kirim bunga. Tapi kalau orang miskin mati, berharap santunan kematian, programnya sudah dihapus,” tutupnya
