SatuNet.co,Halmahera Selatan – Pelaksanaan proyek rehabilitasi dermaga penyeberangan di Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara, menuai sorotan masyarakat. Pasalnya, proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 tersebut diduga tidak dilengkapi papan informasi kegiatan di lokasi pekerjaan.
Proyek yang dikerjakan oleh CV Citra Mandiri itu memiliki pagu anggaran sebesar Rp1 miliar. Kegiatan tersebut berada di bawah tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan dengan kode tender 10148879000.
Berdasarkan pantauan media ini pada Sabtu (21/11/2026), papan informasi proyek tidak terlihat terpasang di lokasi pekerjaan. Padahal, papan informasi merupakan salah satu sarana publikasi kegiatan yang penting untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana kegiatan, serta waktu pelaksanaan pekerjaan.
Tidak terpasangnya papan informasi tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai keterbukaan pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara. Masyarakat mempertanyakan alasan pekerjaan telah berjalan, sementara informasi mengenai kegiatan tersebut belum terlihat dipublikasikan di lokasi proyek.
CV Citra Mandiri pun menjadi sorotan karena masyarakat belum memperoleh informasi secara terbuka mengenai nilai kontrak dan rincian pelaksanaan pekerjaan melalui papan informasi di lapangan.
Masyarakat mendesak Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), agar segera melakukan pengecekan dan memberikan teguran kepada pihak kontraktor apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan pekerjaan.
Selain itu, konsultan pengawas yang ditunjuk oleh PPK juga diminta menjelaskan fungsi dan tanggung jawab pengawasan terhadap proyek tersebut, mulai dari aspek administrasi, kesiapan teknis, kualitas pekerjaan hingga perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Masyarakat menilai keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan anggaran publik. Sebab, setiap proyek yang dibiayai melalui APBD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik dari sisi administrasi maupun hasil pekerjaan.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian terhadap ketentuan kontrak maupun dokumen pengadaan, Dinas Perhubungan bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan melakukan evaluasi sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jika kemudian ditemukan bukti awal adanya dugaan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, aparat penegak hukum juga diharapkan dapat menindaklanjutinya sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang negara semestinya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat waktu, serta sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak. Jangan sampai anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat justru menimbulkan persoalan akibat lemahnya keterbukaan dan pengawasan.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini belum memperoleh klarifikasi resmi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan maupun CV Citra Mandiri terkait tidak terlihatnya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan.
Redaksi Goresan.id tetap membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan sanggahan kepada Dinas Perhubungan, PPK, konsultan pengawas, maupun CV Citra Mandiri demi memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.











