Polri Siapkan Sidang Etik Listyo Sigit Prabowo

Rudi Irwanto

SatuNet.co,JAKARTA – Mabes Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan.

Persidangan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatannya dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepastian mengenai jadwal sidang etik Listyo disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

Johnny mengatakan, sidang terhadap mantan Kapolri tersebut telah masuk dalam agenda Polri untuk pekan depan.

Namun, pihaknya belum mengungkapkan tanggal pasti pelaksanaan persidangan.

“Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (jadwal sidang etik Listyo Sigit Prabowo), itu dijadwalkan minggu depan,” ujar dia.

Meski jadwal pelaksanaan sidang etik Listyo Sigit Prabowo telah ditetapkan pada pekan depan, Polri belum menyampaikan hari dan tanggal secara terperinci.

Johnny juga belum mengumumkan susunan majelis yang akan memimpin persidangan KKEP tersebut.

Dia memastikan informasi mengenai waktu pelaksanaan sidang akan disampaikan kepada awak media.

“Minggu depan. Nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media,” ungkap Johnny.

Sidang KKEP terhadap Listyo menjadi bagian dari proses penegakan kode etik Polri terhadap para perwira tinggi yang terseret perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut sebelumnya menyeret empat perwira tinggi Polri, baik yang masih aktif maupun yang pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan institusi kepolisian.

Bareskrim Polri telah menetapkan keempatnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang saat itu juga menjabat Kepala Kantor Staf Presiden, mantan Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo.

Sejumlah pihak lain juga diduga menjadi korban dalam perkara tersebut.

Pihak-pihak yang disebut diduga turut menjadi sasaran penyadapan meliputi menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Proses penegakan kode etik terhadap para tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut telah berjalan sebelum sidang Listyo dijadwalkan.

Mantan Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution lebih dahulu menjalani sidang KKEP pada Selasa (10/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, Ahrie dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan.

Sanksi serupa kemudian dijatuhkan kepada mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso setelah menjalani sidang etik pada Selasa (17/11/2026).

Dengan keputusan terhadap Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso tersebut, sidang etik terhadap Listyo menjadi agenda berikutnya yang akan digelar Polri dalam rangkaian penegakan kode etik terkait perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Sementara itu, Polri belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaan sidang KKEP Listyo maupun susunan majelis yang akan memimpin persidangan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *