Andi Tatang Supriyadi Kupas Kewenangan MPR RI hingga Pelantikan Presiden

Rudi Irwanto

SatuNet.co,DEPOK – Anggota DPR RI/MPR RI, Ir. H. Nuroji, M.Si., menggelar kegiatan Sarasehan Kebangsaan bersama ratusan masyarakat Kota Depok, Jawa Barat, pada November 2026. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan dan nilai-nilai konstitusi.

Dalam pemaparannya, Nuroji menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami kedudukan MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk peran lembaga tersebut sebagai rumah kebangsaan, pengawal konstitusi, dan penjaga kedaulatan rakyat.

Menurutnya, wawasan kebangsaan menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nuroji juga mengingatkan bahwa pemahaman terhadap konstitusi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara negara, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

“Masyarakat harus memahami tugas dan kewenangan MPR RI serta pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan. Dengan pemahaman konstitusi yang baik, masyarakat dapat ikut berperan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Nuroji (16/11/2026)

Sarasehan kebangsaan tersebut turut menghadirkan praktisi hukum sekaligus akademisi, Andi Tatang Supriyadi, S.E., S.H., M.H., CPL., CPM., sebagai narasumber.

Dalam penyampaian materinya, Andi Tatang menjelaskan bahwa MPR RI mempunyai kedudukan dan kewenangan konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu kewenangan penting MPR RI adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUD 1945.

MPR RI juga memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut ketentuan konstitusi.

“MPR RI memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu kewenangannya adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu, masyarakat harus memahami bahwa MPR RI bukan sekadar lembaga politik, melainkan lembaga negara yang menjalankan kewenangan konstitusional,” papar Andi Tatang.

Lebih lanjut, Andi Tatang menekankan bahwa pemahaman terhadap UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus ditanamkan kepada masyarakat sebagai bagian dari penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Ia juga mengapresiasi kegiatan sarasehan kebangsaan yang diselenggarakan Nuroji karena dinilai menjadi sarana edukasi konstitusi sekaligus mendekatkan lembaga negara dengan masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat hanya mengenal nama MPR RI, tetapi tidak memahami tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pendidikan konstitusi harus terus dilakukan agar masyarakat semakin sadar terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *