Kepastian Hukum Atas Dugaan Pungutan Liar (pungli) Ratusan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

Rudi Irwanto

SatuNet.co,DEPOK – Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok segera memberikan kepastian hukum atas dugaan pungutan liar (pungli) terhadap ratusan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2024 dan 2025.

Desakan tersebut disampaikan Ketua AMDB, Eman Sutriadi, dalam aksi Mimbar Bebas di depan Kantor Kejari Depok, Senin (16/11/2026).

Eman memperkirakan nilai uang yang diduga dipungut dari para guru mencapai Rp2,1 miliar hingga Rp2,8 miliar. Angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan jumlah peserta dan besaran pungutan yang dilaporkan kepadanya, bukan hasil audit resmi.

Menurut Eman, dugaan pungli tersebut memprihatinkan karena program PPG yang dipersoalkan merupakan program pemerintah yang pembiayaannya ditanggung negara.

“Kami adalah bentuk kepedulian yang terjadi di mana para guru, dalam hal ini guru Pendidikan Agama Islam di Kota Depok, yang dizalimi oleh oknum pejabat Kementerian Agama Kota Depok,” ujar Eman.

Eman mengungkapkan, dugaan pungutan dilakukan dengan menawarkan kesempatan agar nama peserta PPG mendapat prioritas, meskipun para guru sebenarnya telah terdaftar dalam program tersebut.

Berdasarkan pengakuan yang diterimanya, sejumlah guru menyerahkan uang dengan nominal berbeda-beda. “Dan uangnya ini bervariasi, ya. Terkecil ya atas pengakuan dari guru itu 6 juta. Bahkan ada yang 7, ada yang 8, gitu.

Bahkan pengakuan terakhir ada yang sempat memberikan 13 juta pada program PPG tahun 2024,” katanya. Eman menyebut sebagian guru akhirnya menyerahkan uang karena tidak mengetahui bahwa program tersebut, menurut penjelasannya, telah dibiayai pemerintah.

Ia juga menyoroti kondisi ekonomi para guru yang tidak seluruhnya berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Sebagian di antaranya merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, serta tenaga honorer.

Bahkan, menurut Eman, terdapat pengakuan guru yang harus meminjam uang untuk memenuhi permintaan pembayaran tersebut.

Eman menyebut jumlah peserta PPG pada 2024 diperkirakan mencapai 147 orang, sedangkan pada 2025 terdapat lebih dari 200 peserta.

Dari jumlah tersebut, ia menggunakan perkiraan sekitar 350 guru untuk menghitung potensi nilai pungutan.

kalau saya perkirakan 350 guru ya, kalau kisaran 6 sampai 8 juta ya, itu uang guru yang diakumulasi oleh oknum pejabat ini, gitu lho, ini kisaran 2,1 sampai 2,8 M,” ungkapnya.

Meski demikian, jumlah guru yang benar-benar menyerahkan uang dan total kerugian dalam perkara tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.

Eman berharap seluruh uang yang diduga dipungut secara tidak sah dapat dikembalikan kepada para guru. Ia mencontohkan.

penanganan perkara serupa di Magelang yang, menurut keterangannya, telah berujung pada penetapan tersangka dan pengembalian uang kepada 137 guru dengan nilai lebih dari Rp1,19 miliar.

“Dan kita berharap di Depok ini pun sama, gitu lho.

Hak-hak guru itu dikembalikan karena itu duit mereka,” katanya. Selain menuntut pengembalian uang, AMDB meminta Kejari Depok menyampaikan perkembangan penanganan dugaan pungli PPG secara terbuka.

Eman mengaku memperoleh informasi bahwa surat perintah penyelidikan telah diterbitkan sekitar 26 Mei 2026. Ia juga menyebut lima guru yang diduga menjadi korban telah dimintai keterangan sebagai saksi sekitar 20 Juli 2026.

Namun, Eman mempertanyakan perkembangan perkara tersebut karena menurutnya belum ada penjelasan yang memadai kepada masyarakat.

“Dan kita juga menuntut kejaksaan itu untuk bersegera, ya, mempublikasi kepada masyarakat karena masyarakat terutama guru sendiri itu sedang menunggu, gitu.

Guru sedang menunggu ya kepastian hukumnya,” tegasnya.

Ia meminta Kepala Kejari Depok, Arief Budiman, memberikan penjelasan mengenai tahapan penanganan perkara, termasuk apakah kasus tersebut telah memasuki penyidikan.

Eman juga menyinggung pentingnya transparansi agar tidak muncul kecurigaan publik terhadap proses penegakan hukum. “Jangan diayun-ayun lah, gitu lho.

Jangan apa mentang-mentang logonya timbangan—tadi saya katakan mentang-mentang logonya timbangan, semua kasus dikiloin, gitu.

Kita tidak berharap itu, karena ini nasib guru,” ujarnya.

Eman menegaskan AMDB tidak akan berhenti menyuarakan persoalan tersebut apabila penanganannya dinilai tidak menunjukkan perkembangan.

Menurutnya, pihaknya telah menyampaikan persoalan itu kepada tingkatan kejaksaan yang lebih tinggi dan akan terus mengevaluasi proses penanganan di Depok.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *