Andi Tatang Siap Buktikan Hak Tanah Nur Sayuti

Rudi Irwanto

SatuNet.co,BOGOR – Sengketa kepemilikan tanah antara Nur Sayuti selaku Penggugat melawan Joinerri Kahar dan para tergugat lainnya memasuki babak baru. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menolak eksepsi kewenangan relatif yang diajukan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara perdata Nomor 229/Pdt.G/2026/PN Cbi.

Putusan sela yang dibacakan pada Kamis, 12 November 2026, tersebut sekaligus menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa tanah tersebut.

Majelis Hakim yang diketuai Yudha Dinata, S.H., dengan hakim anggota Ahmad Taufik, S.H., dan Anggreana E. Roria Sormin, S.H., M.H., memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 26 November 2026 dengan agenda pembuktian dari pihak Penggugat terhadap para Tergugat.

Kuasa hukum Penggugat, Andi Tatang Supriyadi, dari Kantor Hukum Andi Tatang Supriyadi & Rekan, menjelaskan bahwa gugatan tersebut diajukan untuk memperjuangkan kepastian dan perlindungan hukum atas tanah milik kliennya yang berada di wilayah Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

“Gugatan ini kami ajukan bukan tanpa alasan. Klien kami membutuhkan kepastian hukum atas tanah yang selama ini dikuasai dan dikelolanya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang dengan mudah mengaku atau mengklaim tanah milik orang lain tanpa kejelasan dasar hukum. Semua harus dibuktikan di hadapan pengadilan,” tegas Andi Tatang (16/11/2026)

Menurutnya, penolakan eksepsi dalam putusan sela tersebut menjadi tahapan penting karena pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan untuk menguji bukti-bukti kepemilikan maupun dalil perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat.

“Kami menghormati putusan sela Majelis Hakim. Selanjutnya, pada agenda pembuktian, kami akan mengajukan alat-alat bukti yang relevan untuk membuktikan dalil gugatan. Kami ingin perkara ini diputus berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Dalam gugatannya, Nur Sayuti mendalilkan memiliki enam Sertipikat Hak Milik (SHM) atas objek tanah yang disengketakan. Persoalan muncul setelah pihak lain mengklaim kepemilikan dan diduga melakukan pemasangan patok serta papan pengumuman kepemilikan di lokasi tanah tersebut.

Sementara itu, Nur Sayuti saat ditemui awak media Verstek.id di kediamannya mengaku kecewa karena tanah dan kebun yang telah dikuasai serta dirawatnya selama puluhan tahun tiba-tiba diklaim oleh pihak lain.

Sayuti berharap proses persidangan dapat mengungkap fakta yang sebenarnya sehingga sengketa tersebut memperoleh penyelesaian hukum yang jelas.

Andi Tatang menambahkan bahwa sengketa pertanahan tidak boleh diselesaikan hanya berdasarkan pengakuan sepihak. Menurutnya, setiap klaim kepemilikan harus diuji melalui dokumen, riwayat perolehan hak, letak dan batas tanah, serta alat bukti lain yang sah.

“Pengadilan adalah tempat menguji siapa yang memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami ingin ada putusan yang memberikan kepastian hukum kepada klien kami sekaligus mencegah munculnya klaim-klaim serupa di kemudian hari,” pungkasnya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *