SatuNet.co,DEPOK – Penggunaan dana bantuan Pemerintah Kota (Pemkot) sebesar Rp300 juta per RW menjadi persoalan serius apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara transparan, terlebih ketika bendahara RW justru tidak dilibatkan dalam pembahasan anggaran kegiatan wisata religi.
Praktisi hukum Andi Tatang Supriyadi, menilai bahwa penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah harus memiliki dasar peruntukan yang jelas, mekanisme pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta laporan penggunaan anggaran yang sesuai ketentuan.
“Jika benar dana tersebut berasal dari Pemerintah Kota sebesar Rp300 juta per RW, maka harus diperiksa terlebih dahulu dasar hukum pemberian bantuan, petunjuk teknis penggunaan anggaran, dan apakah kegiatan wisata religi termasuk kegiatan yang diperbolehkan. Jangan sampai dana yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai ketentuan,” tegasnya.
Menurutnya, tidak dilibatkannya bendahara RW merupakan persoalan yang harus diklarifikasi, terutama apabila bendahara secara resmi ditunjuk untuk mengelola administrasi keuangan kegiatan tersebut.
“Dana pemerintah bukan uang pribadi Ketua RW ataupun pengurus. Setiap rupiah harus jelas peruntukan dan pertanggungjawabannya. Jika bendahara tidak dilibatkan dalam pembahasan, tetapi kemudian diminta menandatangani laporan keuangan, tentu hal tersebut patut dipersoalkan,” ujarnya.
Fakta Penting: Wisata Religi Memang Masuk Program Pemkot Depok
Berdasarkan pemberitaan yang ditemukan, Pemkot Depok telah merencanakan program wisata keberagaman atau wisata keagamaan dengan alokasi sekitar Rp25 juta per RW, sebagai bagian dari program Rp300 juta per RW. Program wisata keagamaan juga disebut dalam publikasi resmi Pemkot Depok mengenai program unggulan tahun 2026. Siaran Depok +1
Artinya, kegiatan wisata religi tidak serta-merta melanggar hukum. Yang perlu diperiksa adalah apakah pelaksanaannya sesuai dengan dokumen anggaran, ketentuan teknis, dan prosedur yang berlaku.
Langkah Hukum Bendahara RW
Bendahara yang tidak dilibatkan sebaiknya:
* Mengajukan keberatan tertulis kepada Ketua RW dan meminta penjelasan mekanisme pembahasan anggaran.
* Meminta dokumen perencanaan, RAB wisata religi, daftar peserta, berita acara musyawarah, serta dasar penunjukan pelaksana kegiatan.
* Meminta klarifikasi kepada kelurahan sebagai pihak yang berperan dalam pengelolaan program.
* Menolak menandatangani dokumen keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
* Melaporkan dugaan pelanggaran administrasi kepada Inspektorat Kota Depok apabila terdapat bukti penyimpangan.
* Mempertimbangkan pengaduan kepada aparat penegak hukum jika terdapat bukti permulaan dugaan tindak pidana, bukan semata-mata karena bendahara tidak diundang rapat.
Perlu diperiksa pula apakah bendahara RW secara formal memang ditugaskan mengelola anggaran wisata religi, sebab dana Rp300 juta tersebut diberitakan menggunakan skema pengelolaan melalui kelurahan dan kegiatan swakelola, bukan otomatis menjadi kas bebas pengurus RW. Radar Bogor +1
Penegasan hukum:
“Jangan sampai program pemerintah yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat justru menimbulkan persoalan akibat kurangnya transparansi. Ketua RW tidak boleh menganggap anggaran pemerintah sebagai uang yang dapat diputuskan secara sepihak. Namun, ada atau tidaknya pelanggaran harus dibuktikan berdasarkan aturan dan dokumen pelaksanaan.”
