Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta, divonis 5 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi terkait pengurusan sengketa lahan.
Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung juga menjatuhkan hukuman kepada mantan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan dan hakim juru sita PN Depok, Yohansyah Maruanaya.
Putusan terhadap ketiga terdakwa dibacakan dalam sidang di PN Bandung, Senin (9/11/2026).
Mereka hadir langsung untuk mendengarkan putusan majelis hakim atas perkara yang menyeret tiga aparatur peradilan tersebut.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan kepada I Wayan Eka Mariarta.
Selain itu, ia diwajibkan membayar denda Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.
“Mengadili, menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana selama 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 90 hari kurungan,” kata hakim saat membacakan putusan.
Sementara itu, Bambang Setyawan dijatuhi hukuman 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan.
Adapun Yohansyah Maruanaya divonis 5 tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.
Majelis hakim juga memerintahkan agar ketiga terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Seluruh masa penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa diperhitungkan sebagai pengurang hukuman.
“Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan masa tahanan dikurangi seluruhnya selama terdakwa menjalani proses penahanan,” ucap hakim.
Sebelum menjatuhkan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi ketiga terdakwa.
Hal yang memberatkan, para terdakwa dinilai tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi.
Perbuatan mereka juga dinilai tidak mencerminkan kode etik dan perilaku hakim serta telah merusak citra lembaga peradilan.
Di sisi lain, majelis hakim mempertimbangkan sikap para terdakwa selama persidangan sebagai keadaan yang meringankan.
Ketiganya dinilai bersikap sopan dan kooperatif selama mengikuti proses persidangan. Selain itu, mereka masih memiliki tanggungan keluarga.
Majelis hakim menyatakan ketiga terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Selain menjatuhkan pidana penjara dan denda, majelis hakim juga membebankan pembayaran uang pengganti kepada masing-masing terdakwa.
Bambang Setyawan mendapat beban pembayaran uang pengganti dengan nilai jauh lebih besar, yakni Rp1,56 miliar, 50 ribu dolar Amerika Serikat, dan 114 ribu dolar Singapura. Dalam putusan tersebut, sisa uang pengganti yang masih harus dibayar Bambang tercatat sebesar Rp121 juta, dengan subsider tiga bulan kurungan.
Sementara itu, Yohansyah Maruanaya diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp872 juta.
Sisa kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi tercatat Rp1,7 juta, dengan subsider satu bulan kurungan.
Putusan tersebut menjadi bagian dari proses hukum terhadap tiga aparatur PN Depok yang terseret perkara korupsi terkait pengurusan sengketa lahan.
Ketiganya menerima hukuman berbeda, baik dari sisi pidana penjara, denda, maupun kewajiban pembayaran uang pengganti.
