SatuNet.co,Maluku Utara – Wakil Gubernur Sarbin Sehe, mulai mengungkapkan kekhawatirannya terhadap target penyelesaian seluruh pekerjaan jalan dan jembatan yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara.
Di tengah target pemerintah daerah menuntaskan seluruh proyek sebelum akhir tahun, Sarbin justru mengaku pesimistis terhadap sejumlah pekerjaan, terutama proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) dan Halmahera Timur (Haltim).
Sikap tersebut disampaikan Sarbin saat menghadiri kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan Dinas PUPR Malut di Hotel Bela Ternate, Senin, 9 November 2026.
Dalam kesempatan itu, Sarbin secara terbuka menyoroti lemahnya pengawasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap pekerjaan kontraktor. Ia bahkan mengingatkan agar tidak ada praktik kongkalikong, konflik kepentingan maupun permainan dalam pelaksanaan proyek.
Menurutnya, kebijakan Gubernur Sherly Tjoanda Laos dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sudah cukup kuat. Namun, kebijakan itu tidak akan berarti apabila tidak diikuti integritas dan pengawasan ketat di lapangan.
“Harus ada penguatan integritas. Mengawal betul-betul pekerjaan di lapangan supaya tidak ada konflik kepentingan, tidak ada kongkalikong, tidak ada main-main. Saya berharap ada tekanan yang maksimal dari teman-teman PU kepada kontraktor dan pelaksana pekerjaan,” tegasnya.
Sarbin mengakui, persoalan utama yang selama ini membayangi proyek infrastruktur bukan semata-mata ketersediaan anggaran, melainkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
Ia menyebut sejumlah pekerjaan jalan masih memiliki peluang untuk dituntaskan sesuai target. Di antaranya ruas Lapi-Darume di Loloda Utara dan Payahe-Dehepodo yang telah ditinjau langsung olehnya.
Namun, kekhawatiran Sarbin justru tertuju pada pekerjaan jembatan. Ia secara terang-terangan mengaku tidak begitu yakin seluruh proyek dibawa kendali Risman Iriyanto Djafar selaku Kepala Dinas PUPR dapat diselesaikan tepat waktu.
“Kalau pekerjaan jalan, insyaallah kemungkinan bisa selesai. Tapi jembatan, saya agak pesimis bisa selesai,” ungkapnya.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Sarbin menilai penyelesaian pekerjaan jembatan sangat bergantung pada ketersediaan material di lapangan. Bahkan, ia menyinggung laporan dalam rapat evaluasi sebelumnya, bahwa terdapat pekerjaan yang baru sebatas menempatkan bahan bangunan di lokasi, tetapi sudah diperhitungkan selesai berdasarkan masa kontrak.
“Nah, kalau itu berarti mudah-mudahan bisa selesai. Kan hitungan kita kontrak di situ. Itu yang agak kita khawatirkan, jembatan,” ujarnya.
Pernyataan Sarbin sekaligus memperlihatkan persoalan serius dalam pengendalian proyek. Sebab, penyelesaian pekerjaan tidak semestinya hanya diukur dari berakhirnya masa kontrak atau tersedianya material di lokasi, tetapi harus dibuktikan dengan realisasi fisik sesuai spesifikasi dan ketentuan kontrak.
Tak hanya menyoroti kontraktor, Sarbin juga meminta Kepala Dinas PUPR Malut, Risman Iriyanto Djafar, memperketat pengawasan terhadap seluruh pekerjaan jalan dan jembatan.
Orang nomor dua Malut itu mengingatkan para kontraktor agar tidak menyia-nyiakan kepercayaan pemerintah setelah memperoleh pekerjaan. Kontraktor, kata dia, harus memiliki komitmen menyelesaikan proyek sesuai tenggat waktu.
“Kontraktor harus semakin bersyukur. Dari sekian banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, mereka yang mendapatkan. Jadi harus punya komitmen bekerja dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu,” katanya.
Sarbin juga membeberkan konsekuensi apabila proyek tidak selesai hingga 30 Desember 2026. Keterlambatan berpotensi menyebabkan pembayaran tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran berjalan dan berujung menjadi kewajiban pembayaran pada tahun berikutnya. Kondisi ini dinilai merugikan pemerintah daerah, baik dari sisi waktu maupun penggunaan anggaran.
“Kalau tidak selesai, pada 31 Desember mungkin tidak bisa dibayar. Berarti menjadi utang tahun berikutnya. Anggarannya sudah ada, tetapi tidak dibayar. Kemudian menjadi SiLPA karena anggaran tidak digunakan. Itu rugi kita, rugi dari sisi waktu dan pos pembiayaan,” jelasnya.
Karena itu, Sarbin meminta Risman tidak sekadar melakukan evaluasi administratif, tetapi benar-benar memastikan seluruh pekerjaan di bawah kendali Dinas PUPR tuntas sebelum batas akhir kontrak.
“Saya berharap Pak Risman mengawal seluruh kegiatan jalan dan jembatan agar selesai tanggal 30 Desember. Secara fisik tuntas, pembayarannya juga tuntas,” harapnya.
Menurutnya, persentase progres yang terlihat masih rendah belum tentu menunjukkan pekerjaan mengalami keterlambatan. Sebab, setiap paket pekerjaan memiliki kurva S yang menggambarkan pola perkembangan pekerjaan, mulai dari tahap awal hingga percepatan pada bulan-bulan terakhir.
“Kadang disebutkan progres 37, 40, atau 50 persen. Dari sisi kita mungkin terlihat kecil, tetapi kalau dilihat dari time schedule, semuanya masih sesuai progres. Karena kurva S itu melandai di awal, kemudian menanjak dalam dua bulan terakhir,” jelasnya.
Ia menambahkan, time schedule merupakan dokumen resmi yang disepakati kedua belah pihak, yakni penyedia jasa dan PPK. Karena itu, penilaian terhadap capaian pekerjaan harus mengacu pada kesesuaian antara realisasi fisik dan jadwal pelaksanaan yang telah disepakati.
Risman kembali menegaskan, setiap paket pekerjaan memiliki jadwal dan pengendalian masing-masing. Hingga saat ini, seluruh pekerjaan diklaim masih berada dalam koridor jadwal, sehingga tidak ada rencana melakukan adendum waktu hingga melewati tahun anggaran.
“Jadi, tergantung kesepakatan masing-masing paket. Semua punya time schedule. Sampai saat ini penanganan progres masih sesuai jadwal dan tidak ada rekayasa adendum waktu melewati tahun anggaran,” tandasnya.
