SatuNet.co,DEPOK – Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan serta surat penyetaraan ijazahnya.
Praktisi hukum Andi Tatang Supriyadi, menilai bahwa langkah hukum Gibran harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Menurut analisis hukumnya, apabila Gibran ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikan, langkah yang lebih tepat adalah menghadirkan bukti kelulusan autentik dari lembaga pendidikan yang menerbitkannya, bukan langsung mengajukan gugatan baru terhadap objek sengketa yang telah diputus Mahkamah Agung.
“Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dihormati. Jika Gibran memiliki dokumen pendidikan asli yang dapat membuktikan bahwa dirinya telah menyelesaikan jenjang pendidikan setara SMA, dokumen tersebut harus diverifikasi secara resmi oleh lembaga yang berwenang,” ujar Andi Tatang (10/11/2026)
Ia menjelaskan bahwa pembatalan surat penyetaraan oleh MA harus dibedakan dari persoalan keaslian dokumen pendidikan. Meskipun berkaitan, kedua persoalan tersebut tidak sepenuhnya memiliki objek hukum yang sama.
“Jangan sampai upaya hukum baru justru dianggap sebagai cara untuk menghindari putusan pengadilan yang sudah final. Kalau objeknya sama, persoalan hukumnya akan semakin rumit. Tetapi jika ada bukti baru dan keputusan administrasi baru, tentu harus dikaji apakah tersedia ruang hukum yang sah,” jelasnya.
Andi Tatang juga menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata menyangkut kepentingan pribadi Gibran, melainkan berkaitan dengan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.
“Persoalan ijazah seorang Wakil Presiden bukan lagi sekadar persoalan pribadi. Ada kepentingan publik yang harus dijaga. Karena itu, pembuktiannya harus transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa setiap langkah hukum harus didasarkan pada kewenangan lembaga peradilan dan ketentuan perundang-undangan, bukan sekadar keinginan memperoleh putusan yang berbeda.
Jangan memaksakan gugatan apabila objek sengketanya sudah diputus. Buktikan terlebih dahulu keaslian dokumen pendidikan melalui lembaga penerbit dan mekanisme verifikasi yang sah. Negara hukum harus memberikan kepastian, bukan membuka sengketa tanpa akhir,” pungkasnya.
