SatuNet.co,Depok – Dinas Pendidikan Kota Depok menyatakan SPMB 2026 “tuntas, tertib, dan transparan”?Yang terjadi justru sebaliknya: proses selesai, tapi akuntabilitasnya mangkrak.
Fakta di Lapangan:
TRANSPARANSI NOL
Disdik hanya berani merilis data agregat: total pendaftar dan total diterima. Mana data per sekolah? Mana data per jalur? Mana nilai ambang batas tiap SMP favorit?
Tanpa data rinci, publik tidak bisa mengaudit. Ini bukan transparansi, ini menyembunyikan.
PENJELASAN SETELAH KEBAKARAN
Isu perubahan ranking dan bug “tahun 19392” baru ditanggapi setelah viral dan membuat orang tua panik. Jika sistem benar-benar siap, kenapa tidak ada panduan dan dashboard publik dari hari pertama? Alasan “data dinamis” tidak bisa jadi tameng untuk menutupi lemahnya sistem.
SISA KUOTA TANPA KEPASTIAN
483 kursi SD dan 76 kursi SMP masih kosong. Tapi Disdik tidak berani menyebut sekolah mana, kapan dibuka, dan mekanismenya bagaimana. Anak-anak ini mau dikemanakan? Jangan jadikan mereka korban dari buruknya perencanaan daya tampung.
EVALUASI TAPI TANPA BUKTI
Disdik bilang akan “mengevaluasi”. Tapi berapa jumlah pengaduan? Masalah teknis apa saja? Siapa yang bertanggung jawab? Semua tidak dijawab. Evaluasi tanpa data adalah omong kosong.
Buka Seluruh Data SPMB 2026* ke publik hari ini juga. Nama boleh disamarkan, tapi nilai, peringkat, dan sekolah tujuan harus dibuka.
Kepala Dinas Harus Bertanggung Jawab di depan DPRD Kota Depok dan menjelaskan secara terbuka.
Pendidikan adalah hak dasar. Orang tua berhak tahu anaknya gagal atau diterima karena apa.
Selama Disdik masih menutup data, maka cap “SPMB Depok tidak akuntabel” akan terus melekat.
Sudah saatnya Disdik berhenti membuat rilis basa-basi. Buka datanya. Jawab pertanyaannya.
Penulis Eman Sutriadi Pemerhati Pendidikan Tinggal di Depok
