SatuNet.co,DEPOK – Munculnya sejumlah persoalan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) Prabowo-Gibran di Depok,
Yeti Wulandari selaku anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra turun langsung melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilaporkan bermasalah, bersama tim Satgas Terpadu SPPG Kota Depok.
Ini dilakukannya sebagai upaya memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia,Presiden RI Prabowo Subianto.
Wakil Ketua DPRD Kota Depok Fraksi Gerindra ini menegaskan, bahwa seluruh penyelenggara SPPG wajib mematuhi perintah Presiden terkait pelaksanaan MBG yang menitikberatkan pada ketepatan sasaran dan tata kelola yang akuntabel.
“Ini adalah program strategis nasional. Arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, bahwa pelaksanaannya harus tepat, bersih, dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan”, ucap pimpinan DPRD Kota Depok empat periode ini, Ahad 19/4/2026.
Yeti menekankan, bahwa salah satu titik krusial yang harus dibenahi adalah aspek administrasi. Menurutnya, ketertiban dokumen, legalitas usaha, hingga standar operasional bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen utama dalam menjaga integritas program.
“Saya tegaskan, ini bukan hanya soal teknis di lapangan, tapi menjalankan perintah Presiden. Semua SPPG harus tertib administrasi, tidak boleh ada yang abai”, tegasnya.
Yeti Wulandari juga mengingatkan, bahwa pemerintah pusat melalui kepemimpinan Prabowo Subianto menginginkan program MBG benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak.
Oleh karena itu, ditekankannya bahwa setiap potensi penyimpangan harus ditekan sejak awal melalui pengawasan yang ketat.
“Kalau dari awal administrasinya sudah tidak beres, bagaimana kita bisa menjamin kualitas dan distribusinya?. Ini yang tidak boleh terjadi”, tegasnya.
Masi Kata Yeti mengatakan, bahwa tidak akan ada kompromi dalam penegakan aturan. Seluruh penyelenggara, tanpa terkecuali, semua wajib mengikuti standar yang telah ditetapkan.
“Perintah Presiden itu tidak bisa ditawar. Tidak ada tebang pilih. Siapa pun yang belum memenuhi persyaratan harus segera berbenah, kalau tidak, tentu akan ada konsekuensi”, ucapnya.
Dalam konteks pengawasan, politisi senior Gerindra Kota Depok jebolan Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan dinas teknis agar pengendalian program berjalan efektif.
Yeti menilai, penguatan sistem monitoring berbasis data menjadi penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor kebijakan nasional.
“Kita harus pastikan implementasi di daerah selaras dengan visi besar Presiden, yaitu menghadirkan program yang tepat guna dan berkelanjutan”, tuturnya.
Yeti Wulandari pun kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung jalannya program MBG di Depok. Ia memastikan, setiap langkah yang diambil merupakan bagian dari upaya menjalankan mandat dan arahan Presiden secara konsisten.
“Kami di daerah ini adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Apa yang menjadi perintah Presiden Prabowo Subianto harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, demi kepentingan masyarakat”, tutupnya.
