Depok, satunet.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menggelar rapat koordinasi (rakor) monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Aula Edelweis Lantai 5, Balai Kota Depok, Selasa (16/05/23).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri memimpin rakor tersebut. Yang turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok, Perwakilan Direktorat Jenderal Pemberdaharaan Kementerian Keuangan RI Kanwil Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah Pembina UMKM, Perbankan Penyalur KUR dan Asosiasi Pelaku Usaha.
“Pada rakor dan monev ini kami ingin melihat pelaksanaan program KUR di masyarakat, dari mulai manfaatnya untuk pelaku usaha, kendala dalam mengakses program ini, dan lain sebagainya,” kata Sekda Depok, Supian Suri dilansir melalui laman resmi Pemkot Depok.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan. Sedangkan debitur adalah penerima manfaat program KUR.
Dijelaskan Supian Suri, Pemkot Depok terus berupaya dalam mengoptimalkan penyaluran program KUR untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Itu karena, UMKM masih merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menopang perekonomian Indonesia.
Berdasarkan data pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan RI, sejak 2019 sampai 2023 jumlah debitur terus mengalami kenaikan.
Pada 2019 ada 14.357, 2020 bertambah 17.440, 2021 bertambah lagi 22.036, dan 2022 juga bertambah 26.328.
“Januari-12 Maret 2023, baru ada penambahan 2.939 debitur, sehingga total debitur di Kota Depok ada 83.100 pelaku usaha,” papar Supian Suri.
“Saya berharap bantuan teman-teman komunitas/asosiasi UMKM bisa mendukung anggotanya untuk memanfaatkan program KUR ini,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Setda Kota Depok, Adnan Mahyudin menambahkan, Pemkot Depok mendorong data pelaku usaha yang tercatat pada SIKP Kementerian Keuangan, menjadi debitur potensial.
Supaya data tersebut bisa digunakan sebagai referensi calon debitur penerima manfaat oleh pihak perbankan.
“Perlu dilaksanakan lebih banyak sosialisasi oleh bank penyalur kepada calon debitur penerima KUR agar program ini tepat sasaran, sehingga para pelaku UMKM dapat terbantu. Dan usahanya dapat bertahan serta berkembang,” tutupnya.
