SatuNet.co,Depok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk segera mengambil langkah konkret guna mengembalikan predikat Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok.
Anggota DPRD Kota Depok, Ade Firmansyah, mengingatkan kembali komitmen yang pernah disampaikan oleh Wali Kota Depok terpilih, Supian Suri, saat melakoni debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu.
”Saya ingin mengingatkan juga gitu, bahwa program UHC ini kan disampaikan oleh Wali Kota terpilih sekarang, Pak Supian Suri. Dia menyampaikan pada saat debat Pilkada. Ya, saya ingat sekali.
Ketika ditanya program UHC apakah dilanjutkan ketika pada saat debat, Pak Supian tuh menyatakan dengan tegas bahwa UHC adalah program nasional. Setiap daerah dan kabupaten/kota harus menjalani program UHC ini, gitu. Nah, ini saya ingingetin juga gitu kan, bahwa komitmen itu sekalipun dia saat itu baru calon, tapi kan sekarang udah jadi kepala daerah. Ucapan adalah janji, gitu kan.
Walaupun tidak tertulis, tapi dia menyampaikan di dalam forum debat bahwa dia berjanji kepada calon pemilihnya untuk meneruskan Universal Health Coverage sebagai program jaminan kesehatan di Kota Depok,” ujar Ade dalam Podcast channel Fraksi PKS Depok, Ahad (21/6/2026)
Adef ini menjelaskan, untuk mencapai target kepesertaan aktif 80 persen, skemanya tidak murni membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.
Berdasarkan hasil rapat terakhir bersama BPJS Kesehatan Nasional, sistem pembiayaan BPJS ditopang oleh berbagai segmen kepesertaan secara gotong royong.
Angka kepesertaan aktif di Kota Depok terus merangkak naik. Pada 1 Februari 2026, kepesertaan aktif baru berada di angka 68%. Namun, per 1 Juni 2026, angka tersebut melonjak hingga 73,77%.
Dalam mengejar kekurangan sekitar 6,23% menuju target minimal UHC (80%), Ade menilai Pemkot hanya perlu memberikan sedikit dorongan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) serta menyisir kluster Bukan Pekerja (BP).
Politisi PKS ini membeberkan, DPRD secara bulat telah mengeluarkan rekomendasi resmi dalam sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
“Makanya, kemarin pada saat paripurna dalam LKPJ kita merekomendasikan. Semua anggota tidak ada satupun yang menolak di dalam paripurna, disampaikan, dibacakan, kita mendorong Pemerintah Kota agar segera kembali Depok berpredikat UHC. Itu kan rekomendasi konstitusional.
Kita sebagai wakil rakyat, tugas kita adalah menyampaikan itu kepada pemerintah eksekutif yang mengeksekusi program. Nah, bagaimana implementasi walikota? Mau menjawabkah aspirasi rakyat?” tegas Adef.
Adef menuturkan, seluruh jajaran legislatif kini menunggu keseriusan dan eksekusi nyata dari sang Wali Kota selaku pemegang kebijakan tertinggi di ranah eksekutif.
“Apalagi Pak Wali Kota waktu kampanye pernah janji. Ya, dia pernah menyampaikan bahwa UHC adalah program nasional, di mana kota dan kabupaten harus menjalankan program itu. Yang memang karena di 2025 dalam RPJMN ya, rencana pembangunan jangka menengah nasional, itu targetnya adalah predikat UHC keaktifan 80%. Jadi kita tunggu deh implementasi Wali Kota Depok. Jangan ngomong-ngomong doang.
Semangat dong. Yang mau kita bantu bukan orang luar, warga Kota Depok. Yang lagi kita cari siapa sih yang perlu diintervensi lagi? Itu tadi, segmen bukan pekerja, BP itu. Maka kita tunggu nih, mau mau kapan? Serius enggak ini? Karena DPRD sebagai representasi wakil representasi rakyat, ya mereka kan wakil-wakil rakyat, aspirasi masyarakat di situ disampaikan dalam satu rekomendasi, rekomendasinya adalah itu. Nah eksekusinya kan bukan kita. Mau sampai kapan cepatnya, mau sampai kapan deklarasi kembali, itu kewenangan atau ranahnya sudah di wilayah eksekutif, dalam hal ini Wali Kota Depok. Karena dia sebagai pimpinan eksekutif di Kota Depok,” pungkasnya.
Sementara Wali Kota Depok, Supian Suri ketika debat Pilkada lalu mengatakan, UHC merupakan program nasional maka sudah wajib pemerintah daerah menjalankan program jaminan kesehatan semesta tersebut.tutupnya.
