SatuNet.co,Depok – Pertambahan usia Kota Depok ke-27 menjadi titik balik bagi pemerintah kota untuk merefleksikan capaian sekaligus menghadapi tantangan besar sebagai kota metropolitan yang terus berkembang pesat.
Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, Yeti Wulandari mengatakan, apresiasi atas berbagai kemajuan yang telah diraih. Akan tetapi, ia juga memberikan catatan kritis terkait permasalahan klasik yang masih membayangi warga Depok.
Yeti mengatakan, dengan luas wilayah sekitar 200 kilometer persegi yang dihuni hampir 2,2 juta jiwa, kemacetan sebagai konsekuensi logis yang harus segera dicarikan solusi konkret. Selain itu, faktor topografi menjadikan banjir sebagai ancaman rutin.
“Masalah yang kedua adalah terkait permasalahan banjir, karena memang Kota Depok banyak wilayah-wilayah yang secara geografis dan topografi itu memang wilayah yang merupakan daerah resapan, juga daerah dataran rendah yang akhirnya setiap debit air atau curah hujan tinggi pastinya akan terjadi hujan,” kata Yeti usai Sidang Paripurna HUT Kota Depok ke-27, Kamis (23/4/2026).
Srikandi Gerindra ini juga menjelaskan mengenai persoalan lingkungan kian pelik dengan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung. Sistem open dumping yang selama ini digunakan telah mendapat peringatan keras dari Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, dirinya menyambut baik langkah kolaborasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik antara Pemkot Depok bersama pemerintah pusat dan Bogor.
Lalu mengenai kesehatan yang memang menjadi hak dasar warga, Yeti menekankan agar fokus ke depan adalah memastikan masyarakat dapat berobat tanpa kendala melalui sistem data yang lebih akurat.
“Tetapi bagaimana nantinya masyarakat kita bisa untuk melaksanakan berobat tanpa terkendala permasalahan yang ini memang menjadi PR, karena saat ini memang sudah tertata dengan DTSEN yaitu menjadi desil 1 sampai desil 5 untuk nantinya Dinas Kesehatan juga Dinas Sosial bisa langsung berkolaborasi dalam hal ini untuk bisa langsung menjaring, untuk bisa langsung men-skrining mana masyarakat yang memang membutuhkan, mana masyarakat yang memang harusnya sudah tidak membutuhkan,” jelasnya.
Yeti juga menyoroti ketimpangan fasilitas pendidikan negeri yang belum merata di setiap kecamatan.
“PR (Pekerjaan Rumah) Kota Depok adalah terkait masalah pendidikan, terutama sekolah-sekolah SMA Negeri yang memang saat ini masih belum tersedia hampir di seluruh kecamatan merata. Begitu pula dengan SMP-SMP Negeri yang saat ini juga masih—beberapa SMP Negeri masih menumpang,” tutupnya.
